Tagih Janji 'Buku Hitam', LMB Desak Wakil Bupati Pamekasan Segera Sidak SPPG Pangorayan
PAMEKASAN (GARUDA PERS) Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan kembali memanas, setelah menu kebab yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangorayan, Kecamatan Proppo, menuai kritik publik karena dianggap tidak mencerminkan standar gizi yang semestinya, kini muncul dugaan yang lebih serius, seorang guru disebut mendapat tekanan hingga diminta membuat video klarifikasi usai persoalan tersebut menjadi sorotan masyarakat.
Dugaan intimidasi itu memantik reaksi keras dari Lingkar Melati Bersatu (LMB)Organisasi yang sebelumnya membongkar berbagai persoalan dapur MBG di Pamekasan itu menilai kritik terhadap program pemerintah tidak boleh dibungkam dengan tekanan terhadap pihak-pihak yang menyampaikan fakta di lapangan.
"Kalau benar ada guru yang ditekan sampai harus membuat video klarifikasi, ini bukan lagi soal menu makanan, ini soal kebebasan menyampaikan fakta dan bentuk pengawasan publik yang diduga hendak dibungkam," tegas Aktivis LMB, Zainal Erdogan, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Zainal, kasus di SPPG Pangorayan justru memperkuat alasan mengapa LMB sebelumnya mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG yang dianggap bermasalah.
Beberapa hari sebelumnya, dalam Demonstrasi panas di Kantor Wakil Bupati Pamekasan, LMB membongkar dugaan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari dugaan penyajian makanan tidak layak, operasional dapur yang dipersoalkan legalitasnya, hingga dugaan praktik-praktik yang dinilai mencederai tujuan program.
Saat itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan yang juga Wakil Bupati, Sukriyanto, berjanji akan mengajak aktivis melakukan sidak bersama ke dapur-dapur MBG yang menjadi sorotan.
"Kalau sidak hari ini belum bisa, tapi saya berjanji minggu depan saya akan ajak teman-teman semua turun bersama ke beberapa dapur MBG untuk melakukan sidak," kata Sukriyanto di hadapan massa aksi.
Zainal menegaskan, SPPG Pangorayan harus masuk daftar prioritas sidak Satgas MBG. Menurutnya, persoalan yang muncul tidak lagi sebatas perdebatan menu kebab, melainkan telah berkembang menjadi dugaan tekanan terhadap penerima manfaat program dan berbagai pertanyaan mengenai tata kelola dapur.
"Jangan sampai janji sidak hanya menjadi manuver meredam kritik, kalau Satgas serius, SPPG Pangorayan wajib masuk daftar pertama yang diperiksa secara terbuka dan objektif," katanya.
Selain dugaan intimidasi, LMB juga meminta Satgas menelusuri berbagai aspek pengelolaan dapur MBG Pangorayan, termasuk sistem pengolahan limbah, efektivitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta kepatuhan terhadap standar operasional yang berlaku.
Di sisi lain, Kepala SPPG Proppo Pangorayan, Thowilus Shidqi, membantah adanya persoalan mendasar dalam operasional dapur, ia menyatakan seluruh fasilitas dan proses produksi makanan telah memenuhi standar yang ditetapkan.
"Dapur SPPG Proppo Pangorayan telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung dan telah memenuhi sejumlah persyaratan yang menjadi standar dalam penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan, Sukriyanto, menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang berkembang.
"Terima kasih informasinya, kami akan melakukan pengecekan dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan," katanya.
Namun publik kini menunggu lebih dari sekedar pernyataan, setelah menerima "buku hitam" berisi data dapur-dapur MBG bermasalah dari LMB dan berjanji melakukan sidak lapangan, Satgas MBG dituntut membuktikan bahwa pengawasan tidak berhenti di kalimat Orasi.
Kasus SPPG Pangorayan menjadi ujian awal bagi keseriusan Satgas MBG Pamekasan, apakah janji sidak akan benar-benar dijalankan dan menghasilkan tindakan tegas, atau kembali menjadi catatan panjang dalam daftar polemik program MBG yang terus bergulir tanpa penyelesaian yang jelas. (Fer/Is)
